Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat bersama Plt Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida dan Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya memberikan keterangan pers mengenai perlunya alternatif subsititusi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) untuk perumahan umum yang saat ini menipis, Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020.
Pelaku properti berharap pemerintah dapat mendukung realisasi program perumahan untuk rakyat melalui optimalisasi kebijakan fiskal.
Pengembang perumahan was-was menipisnya kuota rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP). Para pengembang memperkirakan fasilitas subsidi FLPP habis pada April mendatang.
Pada 2020 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit
Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat menambahkan bahwa para pengembang perumahan akan berbicara dengan pemerintah dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Bayangkan kebutuhan rakyat dengan backlog yang kita bisa penuhi 280 ribu lebih. Harusnya tahun ini bisa lebih.
“Kita sudah dapat anggaran (FLPP) pemerintah. Kita asumsikan kalau dijalankan, April habis. Keresahan ini membuat kita harus berkumpul untuk memberikan masukkan ke pemerintah
